Terjadinya pemberontakan PKI di Madiun yang dikenal dengan sebutan G-30-S/PKI ini berawal dari upaya yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin untuk menjatuhkan kabinet Hatta.
Untuk hal tersebut Amir Syarifuddin pada tanggal 26 Februari 1948 membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Surakarta.
FDR terdiri dari partai sosialis Indonesia, PKI, Pesindo, PBI, dan Sarbupri.
Adapun strategi yang diterapkan FDR yaitu:
1. PDR berusaha menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan cara melakukan pemogokan umum dan berbagai bentuk pengacauan.
2. PDR menarik pasukan pro-PDR dari Medan tempur untuk memperkuat wilayah yang telah dibina.
3. PDR menjanjikan Madiun sebagai basis pemerintahan dan Surakarta sebagai daerah kacau (untuk mengalihkan perhatian dan menghadang TNI).
4. Di dalam perlemen PDR mengusahakan terbentuknya Front Nasional yang mempersatukan berbagai kekuatan sosial politik untuk menggulingkan kabinet Hatta.
Kegiatan PDR dikendalikan oleh PKI sejak Muso kembali dari Uni Soviet. Atas anjuran dari Muso, partai yang bergabung dengan PDR melebur diri di dalam PKI. Selanjutnya PKI menyusun dewan politik dengan ketuanya Muso dan sekretaris pertahanan Amir Syarifuddin.
Dalam rangka untuk menjatuhkan wibawa pemerintah, Muso dan Amir Syarifuddin berkeliling ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempropagandakan PKI beserta programnya.
Sambil menjelek jelekan pemerintah, PKI mempertajam persaingan antara pasukan TNI yang pro-PKI dan yang pro-pemerintah. Adanya persaingan tersebut turut memicu terjadinya pemberontakan PKI di Madiun.
Di Surakarta pada tanggal 11 September 1948 terjadi bentrokan antara pasukan pro-pemerintah RI dengan pasukan pro PKI. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer yang meliputi daerah Surakarta, Pati, Semarang, dan Madiun. Akhirnya pada tanggal 17 September 1948 pasukan yang pro-PKI mundur dari Surakarta.
Ternyata kejadian di Surakarta tersebut hanya untuk mengalihkan perhatian. Pada waktu kekuatan TNI terjun ke Surakarta, Sumarsono dari Pesindo dan Letnan Kolonel Dahlan dari Brigade 29 yang pro-PKI langsung melakukan perebutan kekuasaan di Madiun pada tanggal 18 September 1948 Tindakan PKI tersebut disertai dengan penangkapan dan pembunuhan pejabat sipil, militer, dan pemuka masyarakat, kemudian mereka mendirikan pemerintahan Soviet Republik Indonesia di Madiun.
Pada waktu kudeta berlangsung di Madiun, Muso dan Amir Syarifuddin sedang berada di Purwodadi, kemudian mereka ke Madiun mendukung kudeta kudeta dan mengambil alih pimpinan. Secara resmi diproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Semua yang dilakukan oleh Muso dan Amir Syarifuddin tersebut memperjelas bahwa pemberontakan di Madiun didalangi oleh PKI.
Untuk mengatasi pemberontakan tersebut pemerintah bersikap tegas. Presiden Soekarno memberikan pilihan kepada rakyat ikut Muso dengan PKI nya atau ikut Soekarno-Hatta.
Tawaran Presiden Soekarno tersebut disambut dengan sikap mendukung pemerintah RI. Selanjutnya, pemerintah menginstruksikan kapada kolonel Sadikin dari Devisi Siliwangi untuk merebut kota Madiun. Kota Madiun diserang dari 2 arah. Dari barat diserang oleh pasukan Siliwangi dan dari arah timur diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono.
Dengan Bantuan Rakyat pada tanggal 30 September 1948 kota Madiun berhasil dikuasai TNI. Muso tertembak dalam pengejaran di Ponorogo dan Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi, kemudian dilakukan operasi pembersihan di daerah daerah dan pada bulan Desember 1948 operasi dinyatakan selesai
Demikianlah sedikit penjelasan mengenai pemberontakan PKI di Madiun yang Madiun yang dikenal dengan sebuah G-30-S/PKI, semoga informasi tersebut bisa membantu kalian mengetahui bahwa peristiwa G-30-S/PKI adalah salah peristiwa konflik yang berusaha untuk menjatuhkan Pancasila dan merupakan salah satu peristiwa yang dikenang karena banyaknya pahlawan bangsa yang gugur akibat peristiwa tersebut.
Sekian dan terima kasih.
